Home / Berita Umum / Wahidin Sedih Atas Pencabutan Izin JNR 212

Wahidin Sedih Atas Pencabutan Izin JNR 212

Wahidin Sedih Atas Pencabutan Izin JNR 212 – Jambore Nasional Relawan (JNR) 212 yang idenya bakal diadakan 30 November sampai 1 Desember 2018 di Bumi Perkemahan serta Graha Wisata (Buperta) Pramuka Cibubur, Jakarta Timur gagal terwujud. Achmad Mardiyanto bertindak sebagai kepala Buperta mencabut izin dengan sepihak melalui surat yang dia layangkan ke panitia JNR 212. Dia beralasan pencabutan izin JNR 212 sebab instruksi dari Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso. Tidak hanya itu pengurus Buperta Pramuka Cibubur pun tidak akan ada acara yang terjalin dengan Pemilu 2019.

” Buperta berlaku netral serta tdk memihak pada siapa-siapa saja dalam keadaan pemilihan presiden, pileg, serta penentuan DPD, ” catat Mardiyanto dalam surat tertanggal 22 November 2018 itu.

Koordinator Kehumasan Kwarnas Pramuka Berthold Sinaulan membetulkan faktor pencabutan izin itu. Menurut dia, Waseso mau kembalikan marwah bumi perkemahan jadi organisasi pendidikan yang terputus dari politik praktis.

“Sebagaimana ditugaskan UU Nomer 12 Tahun 2010, ”

Pekerjaan JNR 212 diatur oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dibina Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab. Tidak cuman Rizieq, pengurus PA 212 yang lain yakni beberapa orang yang punyai rekam jejak krusial terhadap pemerintah. Contohnya: Slamet Maarif, Eggi Sudjana, Fahira Idris, sampai Amien Rais. Mereka pun masuk dalam susunan Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilihan presiden 2019.

Maksud JNR 212 yakni, kursus relawan Prabowo-Sandiaga. Idenya acara bakal didatangi seputar 2500 peserta dari 26 propinsi. Hal itu tertulis dalam surat yang kirim Ketua Pelaksana JNR 212 Wahidin terhadap Buperta Ciracas. Di susunan pengurus PA 212 Wahidin menjabat jadi yaitu Wakil Sekretaris 1.

JNR 212 pun disiapkan buat pemanasan agenda Tindakan Reuni Besar 212 yang bakal diadakan di Monas, Jakarta pada 2 Desember 2018. Berdasar pada dokumen perincian agenda yang kami terima, selesai JNR 212, banyak peserta langsung disasarkan buat long march ketujuan Monas.

Ketua Pelaksana JNR 212, Wahidin sedih atas pencabutan izin JNR 212. Dia menuding ada tersangkut di luar pengelola Buperta dalam masalah ini. “Ada intervensi dari atas [pemerintah] memang, ” keluhnya waktu dihubungi reporter Tirto, Jumat (23/11/2018) .

Wahidin juga memaparkan, telah menyediakan laporan ke Bawaslu berkenaan agenda JNR 212 yang memiliki kandungan unsur kampanye. “Kami tahu ketentuan, ” susulnya.

“Mabes Polri, Polda Metro, Kapolres, bahkan juga Kapolsek telah kami surati, sinyal bukti terimanya kami ada. Dengan legalitas telah tuntas. ”

Prabowo-Sandiaga Dijegal Jokowi?
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean merasa penghentian izin JNR 212 adalah aksi yang tdk adil. Ia menyangka ada intervensi ke Buperta Cibubur. Karena awal mulanya izin telah dikasihkan.

“Hampir semua instansi negara itu tampak berpihak ya. Jikalau ada yang demikian kami tersenyum saja lihat Konsolidasi Adil Makmur ini dijegal, dibatasi, ” kata Ferdinand terhadap reporter Tirto.

Menurut orang politik Partai Demokrat itu, JNR 212 adalah acara khusus yang dapat bikin relawan solid buat mendongrak kepopuleran Prabowo-Sandiaga. Karena ada materi buat banyak peserta berkenaan trik berkampanye.

Tidak hanya itu pekerjaan ini dapat juga memperkokoh tindakan Reuni Besar 212 di Monas. “Justru bila berikut kita lihat itu [pembatalan izin] sisi ketidaknetralan serta merugikan langkah pergerakan konsolidasi Prabowo-Sandi, ” tegasnya.

Sekretaris Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto marah dengan sangkaan Ferdinand. Ia mengatakan tidak sempat ada intervensi kekuasaan yang dilaksanakan Presiden Jokowi. Gugatan itu menurut Hasto serupa masalah hoax Ratna Sarumpaet. Waktu itu team Prabowo-Sandiaga ramai-ramai menuding Ratna dianiaya oleh lawan politik, namun terakhir didapati malahan mereka sendiri yang salah tuding.

” Sebelum menuding, lebih baik cek internal dahulu ketimbang pak Prabowo dah sudah terburu menuding Pak Jokowi nyata-nyatanya ada kebohongan Ratna Sarumpaet. Bila begitu kan malu mesti mohon maaf terhadap rakyat, ” kata Hasto waktu di tanya reporter Tirto di daerah Jakarta Pusat.

Awal mulanya Relawan Jokowi Gunakan Buperta
Jambore Nasional Relawan Jokowi sempat diadakan di Buperta Pramuka Cibubur pada, Jumat (15/5/2015) . Bahkan juga Jokowi ada dalam acara yang ditunaikan seputar tujuh bulan selesai dianya dilantik jadi presiden itu.

Koordinator Kehumasan Kwarnas Pramuka Berthold Sinaulan mengaku pekerjaan yang diadakan relawan Jokowi itu salah. Oleh karena itu menurut dia Budi Waseso mau merubahnya.

“Kami tetap bakal berlaku netral serta kami akan tidak kembali buat memberikannya pekerjaan politik praktis dilaksanakan di perkemahan yang buat ladang pendidikan. Buat partai apa pun terus semacam itu, ”

Eks Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault, tidak terima kalau pada masa kepemimpinannya Buperta Pramuka Cibubur kerap diperlukan pekerjaan memiliki bau politik praktis.

“Enggak berpolitik lah itu. Dahulu kan ada kemah ini, kemah itu, saat tdk anti Pancasila kan tidak apa-apa, ” kata Adhyaksa terhadap reporter Tirto.

Adhyaksa mengaku kalau Kwarnas Pramuka tdk bisa ikut serta dalam politik praktis. Tetapi menurut dia memberikan izin pekerjaan memiliki bau politik praktis di Buperta Pramuka Cibubur, bukan bermakna institusinya menyepakati isi acara itu.

“Dulu semua yang khusus ia bayar, teratur, tidak ada problem, ” tukasnya.

Simak juga artikel berkenaan REUNI 212 atau tulisan menarik yang lain Felix Nathaniel

About admin