Home / Berita Umum / PKB Akan Menyusul Keputusan PKS Yang Memecat Kader Karena Perselingkuhan

PKB Akan Menyusul Keputusan PKS Yang Memecat Kader Karena Perselingkuhan

PKB Akan Menyusul Keputusan PKS Yang Memecat Kader Karena Perselingkuhan – PKS sudah memecat kader perempuannya (DS) yg di ketahui sudah lakukan jalinan gelap dengan seseorang politikus dari PKB (MD) yg keduanya sama duduk sebaga wakil rakyat di DPRD Purworejo. Namun, langkah tegas sama belum juga ditunaikan oleh PKB pada MD.

Wasekjen PKB Daniel Johan menuturkan argumen kenapa partainya tidak segera menindak tegas kadernya itu. Ia menjelaskan, DPP PKB masih tetap menanti hasil pemeriksaan yg masih tetap ditunaikan oleh PKB Purworejo berkaitan masalah itu.

” DPP masih tetap nunggu hasil pemeriksaan yg tengah ditunaikan oleh DPW (Dewan Perwakilan Lokasi) . Karna kami belum juga beroleh laporan serta menyadari persoalan dengan cara terang, ” kata Daniel waktu di konfirmasi, Senin (21/5/2018) .

Daniel mengemukakan kalau pihak DPP PKB juga akan menanti hasil pemeriksaan itu dalam satu minggu ke depan. Dari hasil pemeriksaan itu, Daniel memberikan, kedepannya DPP PKB juga akan ambil sikap yg seadil-adilnya untuk menjatuhkan hukuman terhadap MD.

” Kita tunggulah hasil pemeriksaan serta referensi DPW kelak, kemungkinan satu minggu ini. DPP juga akan ambillah kebijakan seadil-adilnya sesuai sama realita serta kebenaran yg ada, ” katanya.

Masalah jalinan gelap diantara dua politikus itu tersingkap. Keduanya sama mewakili rakyat di DPRD Purworejo, politikus PKS berinisial DS berselingkuh dengan politikus PKB berinisial MD.

PKS Purworejo juga segera ambil aksi tegas dengan selekasnya memecat DS. ” Dalam sistem, dalam satu-dua hari ini pemberhentiannya usai, ” tutur Ketua DPD PKS Purworejo Reko Budiyono terhadap wartawan, Senin (21/5) .

Sesaat itu, DPW PKB Jateng juga tengah menginvestigasi sangkaan perselingkuhan yg ditunaikan oleh MD dengan DS. Sejauh ini, MD belum juga dijatuhi hukuman.

” Tengah diolah. Kami lakukan pemeriksaan. Kelak akhirnya jadi laporan ke DPP. Yang memiliki hak berikan hukuman yaitu DPP, pijakannya yaitu laporan DPW, ” tutur Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) waktu disuruhi konfirmasi, Senin (21/5) .

About admin