Home / Berita Umum / KPU Menyampaikan Tidak Akan Berikan Sinyal Spesial Pada Caleg Eks Koruptor

KPU Menyampaikan Tidak Akan Berikan Sinyal Spesial Pada Caleg Eks Koruptor

KPU Menyampaikan Tidak Akan Berikan Sinyal Spesial Pada Caleg Eks Koruptor – Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU) Ilham Saputra menyampaikan, pihaknya akan tidak memberikan sinyal spesial pada calon legislatif eks narapidana korupsi dalam surat nada di Pileg 2019.

Alasannya, KPU telah terlanjur merampungkan surat nada yang akan dipakai saat Pemilu 2019.

“Jika (sinyal) di surat nada mustahil. Karena telah kami rilis, umumkan, telah diputuskan semacam itu,” kata Ilham di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Tidak cuma itu, dia menyebutkan di surat nada Pileg tidak tercantum photo seperti surat nada Pemilihan presiden. Ilham mengatakan pihaknya sekarang ini masih tetap memperhitungkan penandaan pada calon legislatif eks korupsi di lokasi TPS.

Lanjut dia, contohnya kelak di TPS akan dikasihkan daftar nama atau gambar caleg bekas terpidana korupsi.

“Karena kelak akan pengalaman kami di TPS-TPS itu kan ada daftar calon, ada DCT yang kami umumkan dengan nama serta gambar serta asal partai politik. Apa kelak kami dapat berikan sinyal, manakah calon legislatif koruptor itu akan kami bicarakan selanjutnya,” tutur dia.

Selain itu, dia menyampaikan pemberian sinyal calon legislatif eks korupsi itu masih tetap jadi wawasan yang masih tetap dibicarakan serta ditetapkan.

“Masih tetap wawasan itu, menjadi belumlah menjadi ketetapan jika itu akan diumumkan,” tuturnya.

Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU) Ilham Saputra menyampaikan, calon legislatif yang disebut bekas narapidana korupsi tetap akan dimasukkan ke daftar calon masih (DCT). Hal itu berdasar pada ketetapan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mereka jadi calon legislatif.

“Kita telah buat surat edaran pada KPU propinsi, kabupaten, kota jika buat calon legislatif yang terindikasi bekas narapidana (korupsi), itu diijinkan dimasukkan kembali,” kata Ilham di kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Dia menyebutkan, beberapa nama calon legislatif bekas terpidana korupsi itu harus juga lewat syarat-syarat. Seperti dalam, sudah menginformasikan status nya pada penduduk.

“Jika semua prasyarat lainnya telah tercukupi, calon legislatif yang bekas narapidana koruptor itu bisa dimasukkan kembali saat mereka penuhi kriteria lainnya,” katanya.

Ilham menuturkan, calon legislatif bekas terpidana yang sudah ajukan ajudikasi di Bawaslu langsung diakomodir oleh KPU. Contohnya Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik.

“Kami cuma fasilitas beberapa calon legislatif yang lakukan ajudikasi, contohnya Pak Abdullah Puteh DPD. Tetapi jika yang tidak, jadi kita akan tidak fasilitas,” tuturnya.

About admin