Amien Rais Minta Menteri Dari PAN Mundur Dari Kabinet

Amien Rais Minta Menteri Dari PAN Mundur Dari Kabinet – Partai Amanat Nasional (PAN) menampik keinginan Amien Rais supaya menarik menterinya keluar dari kabinet. Keinginan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu di pastikan tidak juga akan ditunaikan karna kursi menteri diserahkan seutuhnya pada Presiden Joko Widodo.

” Bila permasalahan itu kan terserah Pak Jokowi. Masalahnya di Pak Jokowi, ” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto waktu dihubungi Kompas. com, Senin (24/7/2017) malam.

Yandri menyebutkan, DPP PAN lihat keinginan Amien Rais itu jadi satu buah petunjuk serta input. Tetapi, Yandri mempertegas kalau sekarang ini PAN tetaplah memposisikan diri jadi parpol pendukung pemerintah.

Oleh sebab itu, PAN menyerahkan seutuhnya pada Jokowi apakah juga akan menjaga atau mencopot kadernya dari tempat menteri.

” Ya petunjuk kan umum, namun masalah Menteri itu masalah Presiden, ” lebih Yandri.

Sekarang ini, PAN punyai satu pos menteri di kabinet, yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi yang dihuni oleh Asman Abnur. Diluar itu, ada pula Kepala Ekonomi serta Industri yang di isi oleh Soetrisno Bachir.

” Hak prerogatif Pak Jokowi, hak tunggal Pak Jokowi, ” kata dia.

Pernyataan supaya PAN mundur dari kabinet di sampaikan Amien Rais selesai menghadiri halalbihalal di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Bondowoso, Minggu (23/7/2017) tempo hari.

Amien menyebutkan, PAN mesti memastikan sikap politik tidak untuk berkoalisi dengan pemerintah yang berkuasa sekarang ini.

” Saya saran agar Asman Abnur lekas keluar dari kabinet. Titik, ” ucap Amien Rais seperti diambil dari Kompas TV.

Waktu di tanya apakah setelah itu PAN juga akan kembali berhimpun dengan koalisi oposisi yang dimotori Partai Gerindra, Amien tidak menjawabnya dengan tegas.

” (Koalisi) dengan rakyat, ” ucap dia.

Terlebih dulu, PAN memanglah sering lain sikap dengan pemerintah serta partai koalisi yang lain. PAN pilih walk out dalam pengambilan ketentuan Rancangan Undang-Undang Pemilu bersama-sama partai non pemerintah karna mensupport presidential threshold 0 %.

Walau sebenarnya, pemerintah serta partai koalisi kompak mensupport presidential threshold 20 % kursi serta 25 % nada sah nasional.

Diluar itu, PAN juga dipandang tidak setia karna menyebutkan penolakan pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 perihal organisasi kemasyarakatan.

Walau sebenarnya, semua parpol koalisi mensupport perppu yang meringankan pembubaran ormas itu. Sejumlah elite parpol pendukung pemerintah memohon PAN keluar dari koalisi.