Bandartaruhanonline.org | Berita Bola | Berita Olahraga Bandartaruhanonline.org adalah sebuah situs berita yang mengulas berbagai macam berita mulai dari berita nasional, mancanegara, olahraga, berita bola, prediksi
Jokowi Mengemukakan Pidato Visi Indonesia – Presiden Joko Widodo mengemukakan pidato Visi Indonesia di Sentul Minggu (14/7/2019) malam.
Dalam pidatonya, Jokowi tidak menyentuh masalah korupsi jadi point penting. Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, Jokowi harusnya memberikan perhatian yang lebih serius pada penegakan korupsi ke depan.
Dengan demikian, warga dapat mendapatkan pandangan jika Jokowi selalu ada di belakang KPK. “Semestinya Presiden Jokowi memperjelas lagi jadi loyalitas memberi dukungan kerja-kerja KPK.
KPK ini instansi yang memang pekerjaannya memberantas korupsi,” kata Adnan pada Tirto, Senin (15/7/2019). Saat ini KPK tengah dirundung beberapa masalah. Tidak hanya penentuan pimpinan KPK yang baru, ada pula RUU Penyadapan serta RUU KUHP yang dapat menyebabkan pada beralihnya skema penyelidikan KPK.
Belum juga ada masalah Pertolongan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang belum usai sebab satu diantara terdakwa justru dibebaskan Mahkamah Agung (MA). “Loyalitas Jokowi dibutuhkan hingga pemerintah tidak dipandang bermain di belakang permainan pelaku tersendiri yang ingin kurangi, mempersempit, serta lemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Jokowi menyentuh banyak hal sebagai pekerjaan Indonesia ke depan. Pemberantasan korupsi tidak disebutkan dengan jelas oleh Jokowi. Ini juga memetik masukan.
Jokowi menyentuh diantaranya ialah masalah kabinetnya. “Perlu menteri-menteri yang berani. Jika ada lembaga-lembaga yang tidak berguna, serta memiliki masalah, saya yakinkan saya bubarkan,” kata Jokowi. Jokowi menjelaskan, dia ingin di periode ke-2 lembaga-lembaga pemerintahan semakin ramping serta simpel. Dengan begitu, dia mengharap service semakin cepat serta semakin gesit.
Tolok ukur yang dipakai politisi PDIP itu untuk mengukur kesuksesan reformasi birokrasi ialah kecepatan keluarkan izin. Karena itu, bekas gubernur DKI Jakarta itu akui akan turun langsung untuk mengamati kapasitas lembaga-lembaga di bawahnya serta tidak enggan melepas petinggi yang dipandang tidak efisien.
